2 Tahun Nawacita: 13 Paket Kebijakan Ekonomi Permudah Investasi

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Keuangan BAmbang S. Brojonegoro (kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad (kanan) serta jajaran Kabinet Kerja bidang Ekonomi mengumumkan paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi global di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9). Paket kebijakan tersebut antara lain mengembangkan ekonomi makro yang kondusif bersama Bank Indonesia dan OJK, menggerakkan ekonomi nasional (deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal), melindungi masyarakat berpendapatan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Spt/15

INFONAWACITA.COM – Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam dua tahun pemerintahannya mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi untuk mengatur kembali regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Birokrasi ditata dan kemudahan diberikan untuk merangsang tumbuhnya iklim investasi dan perekonomian. Menilik ke belakang, paket kebijakan ini diluncurkan untuk meningkatkan indeks kemudahan berbisnis atau ease of doing business index (EODB). Paket-paket tersebut juga makin memudahkan investor asing melakukan investasi di Indonesia.

Adapun paket-paket Kebijakan Ekonomi dan dampak-dampak positif yang diharapkan sebagai berikut :

Paket Kebijakan Ekonomi I

Deregulasi 165 peraturan, mempercepat birokrasi perizinan terkait pengadaan lahan dan izin lainnya untuk proyek infrastruktur, memperkuat kepastian hukum untuk kepemilikan lahan, serta memperjelas tata cara dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur perizinan.

Paket Kebijakan Ekonomi II.

Mempermudah layanan dalam pemberian izin investasi di kawasan industri, memangkas durasi untuk mengurus tax allowance dan tax holiday dan menghapus pungutan PPN untuk alat transportasi. .

Paket Kebijakan Ekonomi III

Menurunkan harga BBM, gas dan tarif dasar listrik bagi industri dan menyederhanakan izin pertanahan untuk kepentingan investasi.

Paket Kebijakan Ekonomi IV

Memperbaiki sistem ketenagakerjaan serta sistem pendapatan yang meningkat setiap tahunnya dan memberikan kebijakan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih luas dan terjangkau.

Paket Kebijakan Ekonomi V

Memberikan insentif berupa keringanan pajak dan penilaian ulang aset perusahaan dan BUMN serta individu untuk membuat sistem ekonomi dan investasi yang lebih transparan dan efisien.

Paket Kebijakan Ekonomi VI

Memberikan insentif berupa kemudahan investasi daerah Kawasan Ekonomi Khusus, regulasi sumber daya air dan proses perizinan yang cepat.

Paket Kebijakan Ekonomi VII

Memberikan keringanan pada industri padat karya, di mana PPh 21 menjadi tanggungan perusahaan.

Paket Kebijakan Ekonomi VIII

Kebijakan satu peta, mempercepat pembangunan kilang minyak dalam negeri dan memberikan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan.

Paket Kebijakan Ekonomi IX

Percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa dan kota.

Paket Kebijakan Ekonomi X

Peningkatan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi (UMKMK), dan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Paket Kebijakan Ekonomi XI

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berorientasi ekspor dan dana investasi real estate serta prosedur waktu sandar dan inap barang di pelabuhan atau dwelling time dan pengembangan industri farmasi serta alat kesehatan.

Paket Kebijakan Ekonomi XII

Mengadopsi 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yakni memulai usaha, perizinan terkait pendirian bangunan, pembayaran pajak, akses perkreditan, penegakan kontrak, penyambungan listrik, perdagangan lintas negara,penyelesaian perkara kepailitan, dan perlindungan terhadap investor minoritas.

Paket Kebijakan Ekonomi XIII

Deregulasi proses perizinan bagi pengembang atau pengusaha yang membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Paket ini menurunkan biaya pengurusan perizinan hingga 70 persen dari sebelumnya. (FS)